DPP Pertahanan Ideologi Syarikat Islam Mengecam Aksi Radikalisme yang Menimpa Menkopolhukam

Ketua UMUM PP PERISAI, Chandra Halim mengecam aksi radikalisme dan Meminta kepolisian untuk usut tuntas pelaku dan dalang di balik penusukan wiranto.

“Saya sangat mengecam aksi-aksi Radikalisme yang dilakukan oleh para teroris terhadap menteri polhukam, sudah sepatutnya pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap dalang penusukan tersebut” ujar nya

Chandra Halim yang juga ketua bidang Organisasi di Syarikat Islam menjelaskan bahwa Pemerintah hari ini Harus maksimalkan pelaksanaan prosedur pengamanan dan deteksi dini terhadap pejabat negara supaya kedepan tidak ada lagi insiden seperti apa yang menimpa menteri polhukam hari ini.

“Pemerintah kan tahu pak wiranto ini akan datang ke pandeglang, seharusnya ada prosedur pengamanan yang baik terhadap segala kemungkinan yang terjadi di lapangan Sehingga tidak kecolongan seperti ini” ujar chandra

Menurutnya selama ini sudah ada standarisasi pengamanan terhadap pejabat pemerintah, namun sekarang pemerintah kecolongan, oleh karena itu perlu ketegasan dalam pelaksanaan prosedur pengamanan dalam tugas negara.

Ketua Umum Wanita Syarikat Islam dan Suami Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Tetap UI

Jakarta, suarasi.com – “Sistem multipartai selama 21 tahun era Reformasi dinilai belum memberikan hasil yang signifikan terhadap iklim demokrasi Indonesia. Pelaksanaan Pemilu selama era Reformasi masih perlu disederhanakan dalam berbagai aspek. Rekayasa sistem kepemiluan, harus dilakukan untuk mendorong penyerhanaan kepartaian, penguatan sistem presidensiil,” ujar Ketua Umum Wanita Syarikat Islam, Valina Singka Subekti dalam pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia (UI), di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (13/10).

Dalam pidato pengukuhan Profesor Ilmu Politik tersebut, Valina mengatakan sehingga nantinya Presiden dan DPR tidak lagi terpenjara kepentingan multipolar satu sama lain yang dapat berakibat pada berlarutnya proses pengambilan keputusan.

Lalu, lanjut Valina, partai politik memiliki peranan yang penting dalam Pemilu lantaran Indonesia masih menggunakan sistem demokrasi tidak langsung atau perwakilan.

“Partai menjadi kurang ideologis dengan sistem pemilu langsung. Oleh karena itu sistem pemilu harus diperbaiki,” jelas Valina dalam pidato berjudul ‘Sistem Pemilu dan Penguatan Presidensialisme Pasca Pemilu Serentak 2019’.

Valina menyebut pelaksanaan Pemilu 2019 memberikan banyak pelajaran berharga agar tidak terulang pada masa yang akan datang. Ia menambahkan Pemilu di Indonesia perlu didesain ulang sistemnya untuk memperkuat presidensialisme dan kualitas demokrasi secara umum di tanah air.

Menurut Valina, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam mendesain ulang sistem Pemilu, yaitu derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR; sistem kepartaian yang sederhana; serta pengaplikasian Pemilu yang mudah dan berbiaya rendah.

“Sistem pemilu saat ini yang berpusat pada calon atau candidacy centered perlu direkayasa kembali menjadi sistem pemilu yang berpusat pada partai atau party centered. Sistem pemilu proporsional tertutup dapat dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024,” ujar mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) tahun 2012-2017.

Namun demikian, ia menambahkan bahwa perubahan tersebut dapat efektif apabila disertai reformasi internal kepartaian dan pendidikan politik yang mencerahkan pada masyarakat.

Demokrasi perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial selain memerlukan kehadiran sistem Pemilu yang kompatibel, juga anggota parlemen yang jujur dan amanah dan masyarakat sipil yang kuat,” tegas Valina.

Valina menjelaskan, sistem pemilu harus mampu meningkatkan derajat representasi  dan akuntabilitas anggota DPR. Selanjutnya sistem pemilu harus mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana serta sistem  pemilu harus mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktik politik transaksional.

Selain Prof. Valina Singka Subekti, M.Si yang ditetapkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI dengan kepakaran Ilmu Politik, dalam pengukuhan Guru Besar Tetap UI tersebut juga dikukuhkan Prof. Imam Subekti sebagai Guru Besar Kedokteran UI dengan bidang keahlian Penyakit Dalam yang merupakan suami nya.

sumber: suarasi.com

Suami Istri Ini Dikukuhkan Berbarengan Jadi Profesor UI

Jakarta – Eks anggota DKPP Valina Singka Subekti dikukuhkan jadi Profesor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Adapun suaminya, Imam Subekti juga dikukuhkan sebagai Profesor UI untuk bidang penyakit dalam.

Sebagaimana dilansir website DKPP, Minggu (13/9/2019), Valina dikukuhkan sebagai guru besar UI pada Sabtu (12/10) kemarin. Dalam pengukuhan itu, ia menyampaikan pidato berjudul ‘Sistem Pemilu dan Penguatan Presidensialisme Pasca Pemilu Serentak 2019’.

“Sungguh satu kehormatan besar bagi saya dan suami saya dikukuhkan bersama-sama sebagai guru besar di Universitas yang sangat terhormat ini. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan sangat bersyukur dan memohon dukungan dari bapak/ibu sekalian untuk mengemban amanah penuh tangng jawab,” ujar Valina.

Dalam pidatonya, Valina yang menjadi anggota DKPP 2012-2017 itu menyatakan sistem multipartai selama 21 tahun era Reformasi dinilai belum memberikan hasil yang signifikan terhadap iklim demokrasi Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan Pemilu selama era Reformasi masih perlu disederhanakan dalam berbagai aspek. Rekayasa sistem kepemiluan, disebut Valina harus dilakukan untuk mendorong penyerhanaan kepartaian, penguatan sistem presidensiil.

“Sehingga nantinya Presiden dan DPR tidak lagi terpenjara kepentingan multipolar satu sama lain yang dapat berakibat pada berlarutnya proses pengambilan keputusan,” jelasnya.

Dalam aspek kepartaian, Valina mengatakan partai politik memiliki peranan yang penting dalam Pemilu lantaran Indonesia masih menggunakan sistem demokrasi tidak langsung atau perwakilan.

“Partai menjadi kurang ideologis dengan sistem pemilu langsung. Oleh karena itu sistem pemilu harus diperbaiki,” kata Valina.

Valina menyebut pelaksanaan Pemilu 2019 memberikan banyak pelajaran berharga agar tidak terulang pada masa yang akan datang. Ia menambahkan Pemilu di Indonesia perlu didesain ulang sistemnya untuk memperkuat presidensialisme dan kualitas demokrasi secara umum di tanah air.

Menurut Valina, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam mendesain ulang sistem Pemilu, yaitu derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR; sistem kepartaian yang sederhana; serta pengaplikasian Pemilu yang mudah dan berbiaya rendah.

“Sistem pemilu tertutup harus dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam Pemilu 2024,” jelas Valina.

Namun demikian, ia menambahkan bahwa perubahan tersebut dapat efektif apabilan disertai reformasi internal kepartaian dan pendidikan politik yang mencerahkan pada masyarakat.

“Demokrasi perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial selain memerlukan kehadiran sistem Pemilu yang kompatibel, juga anggota parlemen yang jujur dan amanah dan masyarakat sipil yang kuat,” tutupnya.

Adapun suami Valina, Imam menyampaikan pidato pengukuan tentang Kolaborasi dalam Pengelolaan Tiroid di Indonesia terkait Fokus pada Pencegahan Oftalmopati pada Penyakit Graves.
(asp/rvk)

sumber: news.detik.com

PB SEMMI Menginstruksikan SEMMI dan Mengajak Mahasiswa Mengawal serta Menyukseskan Pelantikan Presiden 2019-2024

Jakarta, – “Ditengah situasi dan kondisi nasional hari ini menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, mahasiswa harus kembali kepada fungsinya menjadi agen of social control, dengan mengawal dan membawa aspirasi rakyat dan amanah rakyat agar dapat dilantik sesuai konstitusi kita yang menganut demokrasi, karena di negara demokrasi keputusan tertinggi ada di tangan rakyat,” tegas Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Bintang Wahyu Saputra, dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Wilayah dan Orientasi Pengurus yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah SEMMI Jakarta Raya dengan tema “Menjadikan Ukhuwah Wathaniyah Sebagai Media Pemersatu Bangsa” di Gedung KNPI DKI Jakarta, Sabtu (12/10).

Oleh sebab itu, tambah Bintang, saya menyerukan dan mengajak seluruh mahasiswa untuk mengawal dan menjaga amanah konstitusi dan demokrasi yaitu pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2020 pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.

Ia juga menegaskan bahwa SEMMI sebagai penyambung lidah rakyat, untuk dapat menjadi mitra strategis dan kritis pemerintahan dalam pembangunan bangsa dan negara lebih baik dan tidak ada kader SEMMI yang melakukan politik praktis.

“Kader SEMMI sebagai kader ummat dan bangsa tidak boleh terlibat dengan politik praktis yaitu menganggu jalannya proses demokrasi,” tambahnya dihadapan puluhan pengurus SEMMI Jakarta Raya.

Bintang menuturkan bahwa perjuangan SEMMI saat ini terus memberikan pemahaman sejarah terkait berdirinya bangsa Indonesia dan juga sejarah perjuangan Syarikat Islam pada masa lalu.

“PB SEMMI didirikan pada tanggal 02 April 1956, dengan pendirinya adalah bapak Arudji Kartawinata yang juga sebagai DPR-RI pertama,” tutur Bintang.

Ia menegaskan untuk itu sekali lagi saya menginstruksikan kepada seluruh kader SEMMI dan mengajak seluruh mahasiswa untuk tidak ikut aksi demonstrasi yang bisa berpotensi menggangu jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, karena sama saja kita sebagai mahasiswa menjadi penghianat demokrasi dan konstitusi itu sendiri jika kita melakukan gerakan yang menganggu jalannya pelantikan.

sumber: suarasi.com

PBNU Dukung Pengungkapan Kasus Penusukan Terhadap Wiranto

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah tokoh masyarakat meminta Polri tak perlu ragu dalam melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku terorisme dan radikalisme.

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Kiai Robikin Emhas mendukung kepolisian mengungkap kasus penusukan terhadap Menkopolhukam, Wiranto.

“Untuk itu saya mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan mengusut tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut,” kata Robikin, Jumat (11/10/2019).

Robikin menganggap, aksi penusukan terhadap Wiranto sama saja dengan menyerang simbol negara.

“Itu artinya, yang diserang hakikatnya adalah keamanan negara, rasa aman masyarakat,” ucap Robikin.

Robikin juga meminta, kepada seluruh pihak untuk tidak mengaitkan Islam dengan aksi penusukan yang dilakukan pelaku terhadap Wiranto.

“Jangan ada yang mengaitkan dengan Islam. Karena Islam adalah agama damai, rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin). Islam pasti mengutuk segala bentuk kekerasan seperti ini,” tambah dia,

Selain itu, Robikin juga meminta polisi untuk tidak ragu dalam menindak pelaku teror, khususnya yang membahayakan keamanan negara.

“Polisi tak perlu ragu dalam bertindak (menghadapi terorisme -Red), tidak ada pelanggaran HAM jika penindakan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Robikin.

Kekerasan Tidak Dibenarkan

Senada dengan Robikin, budayawan dan rohaniawan Romo Benny Soesatyo juga menyatakan, dukungannya kepada aparat kepolisian dalam menindak tegas para pelaku terorisme yang ada di tanah air.

“Justru kekerasan yang dilakukan para teroris itu sendiri yang merupakan pelanggaran HAM, Karena itu aparat harus tegas dalam memerangi para terorisme dan radikalisme ini,” tutur Benny.

Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mengatakan, segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama manapun.

“Karena dengan mencederai orang lain, mereka itu (para pelaku terorisme) sedang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negeri ini,” katanya.

Romo Benny juga menghimbau, kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kaum muda untuk lebih arif dalam menggunakan media sosial. Karena saat ini sudah menjadi rahasia umum kalau media sosial dijadikan sebagai alat penyebaran konten-konten radikalisme.

“Masyarakat harus bersatu melawan radikalisme dan jangan member ruang kosong kepada para pelaku, apalagi sampai kehilangan rasionalitas dan malah mendukung aksi tersebut,” katanya.

Perbaiki Prosedur Pengamanan

Sementara itu, Ketua UMUM PP PERISAI, Chandra Halim juga turut mengecam aksi radikalisme dan Meminta kepolisian untuk usut tuntas pelaku dan dalang di balik penusukan Wiranto.

“Saya sangat mengecam aksi-aksi Radikalisme yang dilakukan oleh para teroris terhadap menteri polhukam, sudah sepatutnya pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap dalang penusukan tersebut” ujarnya

Chandra Halim yang juga ketua bidang Organisasi di Syarikat Islam menjelaskan bahwa Pemerintah hari ini Harus maksimalkan pelaksanaan prosedur pengamanan dan deteksi dini terhadap pejabat negara supaya kedepan tidak ada lagi insiden seperti apa yang menimpa Wiranto.

“Pemerintah kan tahu Pak Wiranto ini akan datang ke Pandeglang, seharusnya ada prosedur pengamanan yang baik terhadap segala kemungkinan yang terjadi di lapangan Sehingga tidak kecolongan seperti ini” ujar Chandra

Menurutnya selama ini sudah ada standarisasi pengamanan terhadap pejabat pemerintah, namun sekarang pemerintah kecolongan, oleh karena itu perlu ketegasan dalam pelaksanaan prosedur pengamanan dalam tugas negara.

sumber: liputan6.com

Ketua PW SEMMI Aceh Himbau Mahasiswa Aceh Tegakkan Syariat Islam dan Perangi Narkoba

Banda Aceh, suarasi.com – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Provinsi Aceh (PW SEMMI) mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Narkoba dan Syariat Islam Antara Regulasi dan Tragedi” di Aula FTK Gedung B Kampus UIN Ar Raniry Banda Aceh, Jum’at (11/10).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia provinsi aceh dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh. Acara tersebut juga di hadiri oleh ratusan mahasiswa yang berada di kota banda aceh dan sekitarnya.

Acara Seminar Nasional tersebut di isi oleh Kolonel Inf. Azwar Usman. SH dari Asintel Kasdam, Dr. Fajran Zain, MA Executive Diretor The Aceh Institute, Tgk. H. Ahmad Tajuddin. AB dari Tokoh Agama, Fenny Steffy Burase dari Aktivis Sosial dan Husnul Jamil dari unsur aktivis mahasiswa.

Ketua panitia, Amirul Haq dalam laporannya menyebutkan, kegiatan seminar nasional ini di buat untuk memperkuat silaturrahmi dan kolaborasi bersama serikat mahasiswa muslimin indonesia provinsi Aceh sebagai wujud komitmen dalam membangun aceh secara kolektif.

Ketua Umum PW SEMMI Aceh, Husnul Jamil, dalam paparannya mengatakan bahwa kondisi penerapan syariat islam di aceh masih jauh dari pada harapan, syariat islam di aceh saat ini seperti hidup segan mati tak mau. Penerapan syariat islam tidak hanya berlaku bagi masyarakat aceh, namun penerapan syariat islam harus masuk ke meja pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif agar politik islam tidak hanya sebagai symbol, namun menjadi ideology politik bagi politisi, birokrasi dan korporasi yang ada di aceh saat ini.

Selain itu, maraknya penggunaan narkoba di aceh menjadi perhatian kita sebagai generasi muda aceh, sebanyak 73.201 warga Aceh diduga terindikasi kecanduan narkoba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 916 mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba telah direhabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, terhitung sejak 2017-2018. Sedangkan, 72.285 orang sisa belum tersentuh layanan rehabilitasi.

Lanjut Husnul, Sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, pemuda dan mahasiswa kini banyak yang apatis dan terkungkung oleh sistem pembelajaran kampus yang menyekat mahasiswa dari persoalan masyarakat. Melihat kondisi mahasiswa saat ini sangat memprihatinkan. Terlibat obat-obatan terlarang narkoba, seks bebas. Bahkan agama sekalipun dianggap sebagai barang kuno yang harus dimuseumkan.

Husnul menyebutkan ciri ciri mahasiswa, Pertama mahasiswa akademis, yakni mahasiswa yang berorientasi semata-mata pada urusan akademis.

Datang ke kampus, belajar, lalu ke perpustakaan, dengan harapan mendapatkan IPK tinggi dan lulus mendapatkan pekerjaan layak. Kedua, mahasiswa romantis. Mahasiswa semacam ini, kata husnul jamil, terlihat dari tampilannya yang necis dalam rangka menggaet lawan jenis. Datang ke kampus dengan tampilan rambut klimis tetapi otaknya kosong. “Kepeduliannya kepada masyarakat juga tidak ada,” tambahnya.

Tipe ketiga, yakni mahasiswa hedonis. Tampil dari rumah dengan segala kemewahannya. Tetapi di perjalanan berbelok arah dan lebih memilih nongkrong di kafe-kafe dan tempat lainnya. Keempat tipe agamis. Dia hanya mengedepankan hubungannya kepada Tuhan. Datang ke kampus, ke masjid dan senantiasa mendekatkan diri dengan iktikaf.

Mahasiswa ini sibuk urusan rohani tapi melupakan masalah sosial. Kelima adalah tipe organisatoris. Mereka aktif di gerakan kemahasiswaan sebagai aktivis, memadukan studi yang penuh dengan teori dengan praktiknya di lapangan.

“Agar mahasiswa menjadi agen perubahan maka harus menjadikan tiga tipe dalam satu-kesatuan. Masing-masing tipe mahasiswa akademis, agamis dan organisatoris,” tutupnya.

sumber: suarasi.com

Catatan dari Turki : Rombongan Lembaga Wakaf Syarikat Islam Meeting Dengan Kementrian Kehakiman Turki

Oleh Abid Takalamingan (Ketua Lembaga Wakaf Syarikat Islam)

Kamis, 10 Oktober 2019, rombongan Lembaga Wakaf Syarikat Islam (LWSI) meeting dengan Kementerian Kehakiman Turki (Turkiye Commuriyeti Adalet Bakanligi).

Tim Lembaga Wakaf Syarikat Islam dipimpin oleh Pembina LWSI Hamdan Zoelva yang juga Ketua Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidzyiah Syarikat Islam. Sementara, Kementrian Turki dipimpin Wakil Menteri Mr. Ugerhan KUS di dampingi para pejabat kementerian lainnya.

Acara diawali dengan perkenalan dan setelah itu dilanjutkan dengan sharing informasi bergantian dari kedua belah pihak, dalam berbagai hal termasuk kemungkinan kerjasama Syarikat Islam (SI) dengan Kementerian Kehakiman, SI dengan Non Government Organization (NGO) Turki ataupun bisnis to bisnis.

Pertemuan yang dimulai jam 14.00 waktu Ankara berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan dilaksanakan di ruang rapat resmi kementerian Kehakiman Turki.

Suasana penerimaan terhadap rombongan sangat terasa begitu formal (resmi), akan tetapi tetap dalam suasana bersahabat dan hangat, sehingga mengalir dengan lancar hingga akhir.

Dalam penyampaiannya, Wakil Menteri Kehakiman Turki tertarik dengan tiga hal. Pertama, Masalah tukar menukar informasi hukum. Kedua, Tukar menukar mahasiswa hukum antara SI dan Turki, dan Ketiga, Kementerian berminat membangun kerjasama yang lebih erat dalam membangun lembaga pendidikan hukum di Indonesia bersama Syarikat Islam.

Pembicaraan juga menyangkut sharing soal konstitusi masing-masing negara karena mereka mengetahui posisi Ketua Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia, bahkan pernah menjadi presiden MK Asia yang pemilihannya terjadi di Turki pada tahun 2013 s/d 2015.

Entah mendapat bisikan dari siapa di akhiri pertemuan Wakil Menteri Kehakiman Turki mendoakan agar pak Hamdan Zoelva dapat menjadi salah seorang yang masuk dalam kabinet Indonesia Hebat jilid II dan diaminkan semua peserta.

Semoga.

sumber: suarasi.com

Catatan dari Turki : Hamdan Zoelva Melantik Syarikat Islam Perwakilan Turki

Oleh Abid Takalamingan (Ketua Lembaga Wakaf Syarikat Islam)

Salah satu agenda rombongan Syarikat Islam dalam kunjungan ke Turki adalah melakukan pelantikan Syarikat Islam Perwakilan Turki yang telah lama dibentuk oleh Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziah (PP/LT) Syarikat Islam.

Bertempat di aula Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berlokasi di Ankara – Turki, pada sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Ketua Umum PP/LT Dr. Hamdan Zoelva melantik Pimpinan Syarikat Islam Turki.

Untuk pertama kalinya PP/LT menunjuk 4 (empat) orang untuk memegang jabatan eksekutive dimana pak Doddy Cleveland Hidayat Putra sebagai ketua atau Pimpinan Perwakilan Turki.

Seperti biasanya, prosesi pelantikan diawali dengan baiat bagi anggota dari Syarikat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan ucapan sumpah dan janji sebagai pengurus kemudian dikukuhkan setelah ditanyai kesiapannya.

Dalam amanahnya setelah pelantikan, Ketua Umum Dr. Hamdan Zoelva menjelaskan kembali tentang ma’na kesungguhan yang termaktub dalam baiat yg dilakukan. Menurut beliau bahwa hal tersebut penting di ulang-ulang demi menjaga kemurnian misi kita bergabung dengan Syarikat Islam.

Dibagian lain, Ketua Umum Syarikat Islam menjelaskan tentang 4 (empat) program Syarikat Islam atau yang dikenal dengan Catur Program yakni ; konsolidasi, pendidikan, dakwah ekonomi dan politik.

Ditambahkan bang Hamdan (begitu kebanyakan orang menyapanya, red) agar setelah ini segera pengurus yang dilantik untuk melengkapi kepengurusan dan melakukan konsolidasi organisasi termasuk di dalamnya mendata anggota dari Syarikat Islam yang berada di setiqp wilayah di Turki.

Acara yang berlangsung sederhana namun penuh hikmat ini diakhiri dengan jamuan minum yang telah disediakan oleh KBRI dan foto bersama pengurus PC Turki yang baru dilantik dengan rombongan dan staf kedutaan.

sumber: suarasi.com

Catatan dari Turki : Kunjungan LWSI ke Council of Judges and Prosecutors

Oleh Abid Takalamingan (Ketua Lembaga Wakaf Syarikat Islam)

Selesai dari Kementerian Kehakiman rombongan melanjutkan kunjungan ke kantor Council Of Judges and Prosecutors.

Setiba di tempat yang dituju rombongan disambut langsung oleh president lembaga tersebut, yakni Mr. Mehmet Yilmas.

Council of Judges and prosecutors Turki adalah lembaga yang memiliki tugas utama mengawasi hakim dan jaksa sebagaimana Komisi Yudisial di Indonesia walau tentu tidak persis sama.

Informasi yang di peroleh, dari jumlah penduduk Turki yang sekitar 80 jutaan, akumulasi jumlah hakim dan jaksa 21.000 org. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang jumlah penduduknya 260 juta lebih jumlah hakim dan jaksa hanya sekitar 16.000 org. Artinya jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibanding dengan ratio ketersediaan hakim dan jaksa di negara Turki.

Disampaikan juga oleh Mr. President Council of Judge and Prosecutors di dalam pertemuan bahwa hampir setiap tahunnya jumlah hakim dan jaksa yang dipecat karena melakukan pelanggaran kode etik profesi rata-rata sejumlah 70 orang.

Perbincangan yang berlangsung selama 45 menit di akhiri dengan pertukaran cindera mata antara Ketua PP/LT Syarikat Islam dan President Council of Judge and Prosecutors.

sumber: suarasi.com

Catatan dari Turki : Meeting With Mr Sayid Ahmed Bas President Sayistay Turkish

Oleh Abid Takalamingan (Ketua Lembaga Wakaf Syarikat Islam)

Kalau di Indonesia, Sayistay semacam BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), akan tetapi bedanya di Turki, badan ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pemerintahan Turki.

Di Turki yang kini menganut sistem pemerintahan presidensial, berdasarkan informasi bahwa President Sayistay merupakan orang kelima paling berpengaruh di dalam pemerintahan. Dan benar saja, setelah jumpa beliau disela jadwal beliau yang padat, diterima berbagai kalangan di Turki, bahkan kemarin terjadi meeting sampai 6 kali dengan berbagai lembaga.

Setelah pertemuan, beliau menjamu rombongan Lembaga Wakaf Syarikat Islam. Rombongan dari Syarikat Islam dijamu makan siang di ruang makan Sayistay yg sangat berkelas, baik sajian maupun pelayanannya di dampingi beberapa pejabat Sayistay.

Diakhir semua kegiatan di kantor Sayistay, Mr Sayid Ahmad Bas yang merupakan seorang yg sangat alim dan memiliki hobby mengoleksi berbagai Qur’an yang antik dan unik dalam kesempatan tersebut memberikan cendra mata kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat /Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam salah satu dari koleksi qur’an beliau yg juga sangat eksklusif.

sumber: suarasi.com